WORKSHOP KIE HIV / AIDS

Dinten meniko, suryo kaping 27 wulan November warso 2014, Disospora kitho Semarang ngawontenaken workshop KIE HIV / AIDS wonten ing gedung Balaikota Semarang. Adicoro meniko kawontenaken minongko mengeti Dinten AIDS Sedunia.
Wonten Adicoro meniko dipun rawuhi kalih sedoyo elemen masyarakat ingkang nyengkuyung dhumateng pencegahan HIV/AIDS.
Narasumber ingkang badhe maringi paparanipun babagan HIV/AIDS inggih meniko Kabid PMKS Disospora kitho Semarang, sekretaris KPA kitho Semarang, soho dosen FK UNDIP bopo DR. dr. Muchlis AU Sofro SpPD-KPTI-FINASIM.
Poro parogo panityo ngawontenaken adicoro meniko ing pangajab maringi pangertosan soho pengetahuan ingkang up to date babagan HIV/AIDS. Mugi program pencegahan HIV/AIDS wonten ing kitho Semarang saged kalaksanan kanthi sae.

PERINGATAN TENTANG SURAT IZIN APOTEK

Diberitahukan kepada seluruh Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Penanggungjawab di Apotek Kota Semarang, yang Surat Izin Apotek (SIA)-nya sudah habis masa berlakunya atau masih memakai Surat Izin Apotek yang diterbitkan oleh Kanwil Dinas Kesehatan Jawa Tengah atau Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Versi Lama yang tidak mencantumkan masa berlaku) untuk segera memperbarui SIA - nya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang, yang mempunyai masa berlaku 5 tahun. Hal ini sesuai dengan amanat dari :

1. Perda Kota Semarang no. 13 thn 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.

2. Perda Kota Semarang no. 08 thn 2014 tentang perizinan dan non perizinan

3. Perwal Semarang no. 26 thn 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang

4. Perwal Semarang no. 53 thn 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi BPPT Kota Semarang

5. Perwal Semarang no. 02 thn 2009 tentang hubungan kerja antara SKPD pemberi perizinan dengan BPPT Kota Semarang

6. Kepwal Semarang no. 875.1/2 thn 2011 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPT Kota Semarang

Perlu diketahui bahwa Surat Izin Apotek yang diterbitkan oleh Kanwil Dinas Kesehatan Jateng atau Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak berlaku, karena bila dilihat pada dasar hukumnya sudah tidak berlaku / diganti semua. Selain itu pada bagian akhir dari SIA tersebut disebutkan bahwa "Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek". Hal yang disebutkan pada Pasal 25 tersebut bahwa SIA tidak berlaku apabila SIK Apoteker Penanggungjawab dicabut. Seperti diketahui bahwa menurut peraturan sekarang ini (PP No. 51 tahun 2009) SIK Apoteker Penanggungjawab telah dicabut dan diganti dengan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).

Baru - baru ini BBPOM Semarang telah mengeluarkan Surat Edaran sebagai berikut :

Menindak lanjuti hal tersebut, kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/11591 tahun 2014, sebagai berikut :

Untuk itu kami peringatkan agar Apotek yang belum memperbarui Surat Izin Apoteknya, untuk segera mengurus SIA ke BPPT Kota Semarang, sesuai peraturan yang berlaku. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Pertemuan Linsek BPOM & Dinkes Kab/Kota

Pertemuan lintas sektor dalam rangka evaluasi hasil pengaawasan obat dan makanan serta tindaklanjutnya, diadakan oleh BBPOM Semarang, tanggal 24 November 2014. Bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengawasan obat dan makanan.

Informasi Layanan Publik Pemerintah Kota Semarang

Dalam rangka implementasi dan optimalisasi pengembangan e-Government sebagai sarana komunikasi dan informasi publik, Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan layanan email sebagai berikut :

1. pemkotsmg@semarangkota.go.id : media layanan informasi dan komunikasi publik dengan Pemerintah Kota Semarang
2. pip@semarangkota.go.id : media layanan informasi dan komunikasi dengan Pusat Informasi Publik Kota Semarang

Masyarakat Kota Semarang dapat mengirimkan, kritik, saran atau pengaduan ke Pemerintah Kota Semarang ke saluran ini, hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan mensukseskan pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Semarang pada umumnya dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada khususnya.

Demikian informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Semarang, semoga bermanfaat ...

Waspada Memilih Pangan Keluarga

Setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan dan moment - moment tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, Tahun Baru Imlek, ataupun Tahun Baru Masehi, di sejumlah supermarket dan pertokoan di Kota Semarang akan dibanjiri oleh berbagai macam produk makanan dari berbagai macam produsen makanan, baik yang berskala besar (Industri / Perusahaan) ataupun yang kecil (Industri Rumah Tangga).

Produk - produk seperti kue kering dan biskuit akan menjadi incaran utama bagi para konsumen yang di era sekarang ini lebih memilih kepraktisan dalam menyediakan jamuan untuk saudara dan para tamu yang akan berdatangan. Yang perlu konsumen ketahui selain dari produk makanan tersebut terlihat enak, tentu saja adalah segi keamanan pangan yang akan dikonsumsi. Pemerintah melalui Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah mengeluarkan peraturan - peraturan yang menjamin keamanan pangan yang beredar.

Salah satu peraturan dari Kepala BPOM yang perlu kita ketahui adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Di dalam peraturan ini diatur tentang seluruh aspek persyaratan yang harus dipenuhi oleh Industri Rumah Tangga Pangan, sehingga bisa menjamin keamanan, mutu dan kecukupan gizi dari pangan yang diproduksinya, dan pada akhirnya aman untuk diedarkan di masyarakat.

Bagi para pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan tentu saja harus mempelajari seluruh peraturan ini sebelum mulai mendirikan usahanya. Sedangkan bagi para konsumen cukup mengetahui bahwa produk pangan yang akan dibelinya harus mempunyai SPP-IRT dan mengetahui tanggal kadaluarsanya. Nomor SPP-IRT ini hanya berlaku selama  5 tahun dan hanya untuk satu jenis makanan IRT, sedangkan penulisannya mempunyai format terbaru sebagai berikut :

P-IRT No. 1234567890123–45

Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :

1. digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan 
2. digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut / kode jenis pangan IRTP 
3. digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dan kabupaten/kota 
4. digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
5. digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku

Kami berharap untuk para distributor dan konsumen pangan industri rumah tangga selalu bersikap hati - hati dalam memilih pangan yang aman, bermutu dan bergizi demi menjaga kesehatan masyarakat Kota Semarang.

Billahi Taufiq Wal Hidayah, semoga bermanfaat .....

AWAS METANOL PADA PARFUM ISI ULANG

 Baru - baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor IN.01.01.954.10.14.4188 tentang hasil uji sampling kandungan Metanol pada parfum isi ulang di sarana distribusi parfum isi ulang di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kandungan Metanol pada parfum isi ulang tersebut lebih dari 40 %. Padahal berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, disebutkan bahwa kandungan maksimal untuk Metanol pada kosmetika adalah 5 %.

Metanol adalah bahan kimia golongan Alkohol, yang biasanya berfungsi sebagai pelarut, dengan ciri - ciri cairan jernih, mudah menguap dan mudah terbakar. Bahaya pemakaian Metanol pada kosmetika secara berlebihan adalah :

1. Pada kulit dapat menyebabkan iritasi, eritema dan dermatitis
2. Pada mata dapat menyebabkan iritasi, gatal, rasa terbakar, mata merah, dan pengeluaran air mata secara berlebihan.
3. Pada saluran pernafasan bila terhirup dapat menyebabkan pusing, mengantuk, dan koma atau kerusakan hati bila terhirup dalam kadar tinggi.
4. Pada saluran pencernaan dapat menyebabkan kebutaan, pusing, mengantuk, bicara tidak jelas dan pandangan mata kabur (biasa pada minuman keras oplosan)
5. Paparan Metanol secara berulang dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan hepar, sistem syaraf pusat dan gangguan reproduksi

Oleh karena itu, kami mengingatkan untuk para pedagang parfum isi ulang agar menggunakan Metanol dengan kandungan kurang dari 5 % sebagai pengencer parfum. Dan bagi konsumen pengguna parfum isi ulang agar lebih waspada dan memperhatikan kandungan Metanol saat membeli Parfum Isi Ulang.

Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih

Peluang dalam Standart Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi :

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, meliputi : perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
2. Pelayanan Farmasi Klinik, meliputi : pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, antara lain dengan pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy).

Peluang berkembangnya Pelayanan Kefarmasian ini harusnya sudah mulai dilirik oleh Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker. Dengan pengembangan fungsi Pelayanan Informasi Obat dan Home Pharmacy Care di Apotek, maka akan memberi nilai tambah bagi Apotek yang akan menarik lebih banyak konsumen, yang pada akhirnya nanti akan menambah pendapatan Apotek, bila bisa dikelola dengan baik. Pada era informasi seperti sekarang ini, pasien cenderung selalu ingin mendapatkan pelayanan yang mudah dan praktis, serta informasi yang akurat dan kredibel, sehingga bila pelayanan kefarmasian ini bisa dikembangkan maka Apotek tidak hanya menjadi tempat "jualan obat" saja, tetapi juga bisa memberi pelayanan kefarmasian yang komprehensif bagi masyarakat.

Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut diatas, maka pemerintah telah melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Didalam Permenkes yang baru ini juga diatur tentang Sumber Daya yang harus dimiliki Apotek, yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia : Pelayanan Kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Izin Praktik atau Surat Izin Kerja. Dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran yaitu sebagai : Pemberi layanan, Pengambil keputusan, Komunikator, Pemimpin, Pengelola, Pembelajar seumur hidup dan Peneliti.
2. Sarana dan Prasarana, yang  meliputi : Ruang penerimaan Resep, Ruang pelayanan Resep dan peracikan (produksi sediaan secara, Ruang penyerahan Obat, Ruang konseling, Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan Ruang arsip.

Standar Pelayanan Kefarmasian yang telah tersebut di atas menjadi tanggung - jawab kita bersama untuk mewujudkannya, demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diperlukan itikad baik dan kerjasama dari semua pihak meliputi para tenaga kesehatan dan organisasi profesi di bidang kefarmasian, para penanam modal di bidang kefarmasian, pemerintah, serta masyarakat untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Kota Semarang.

Semoga Pelayanan Kefarmasian di Kota Semarang menjadi lebih baik dan profesional .....

Kewenangan PBF dalam Penyaluran Obat

Demi tertibnya distribusi obat - obatan di Kota Semarang, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, maka Dinas Kesehatan Kota Semarang telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang nomor 442.2916 tahun 2014 tentang kewenangan PBF dalam penyaluran obat.

Didalam Surat Edaran ini disebutkan bahwa PBF hanya dapat menyalurkan obat - obatan ke sarana kefarmasian yang telah disebutkan yang masih mempunyai Surat Ijin yang masih berlaku, serta SIP / SIK dari penanggungjawab sarana tersebut juga masih berlaku.

Perlu diketahui bahwa Permenkes nomor 1148 tahun 2011 telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Namun demikian perubahan - perubahan dalam Permenkes yang baru tersebut tidak berpengaruh pada Surat Edaran yang dimaksud di atas.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Penyusunan Draft Renstra 2016 - 2020

Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tanggal 30 - 31 Oktober 2014 telah melakukan rapat untuk menyusun Draft Rencana Strategis tahun 2016 - 2020. Acara ini merupakan tahap awal dari keseluruhan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Acara ini membahas isu - isu strategis yang akan menjadi indikator renstra yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang baru, dan juga indikator SDG's (Sustainable Development Goals) yang merupakan kelanjutan MDG's. Setelah indikator - indikator tersebut disusun, maka kemudian ditentukan target yang akan dicapai oleh masing - masing indikator selama kurun waktu tahun 2016 - 2020.

Acara ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dr. Widoyono, MPH, dan diikuti oleh semua pejabat struktural dari Sekretariat, Bidang Yankes, Bidang Kesga,
Bidang P2P, dan Bidang PKPKL.

Petunjuk Pengadaan Obat dan Perbekes Kota Semarang

Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Semarang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu didukung oleh jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas. Menteri Kesehatan telah mengeluarkan peratuan yang menyatakan bahwa untuk penyediaan obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah agar mengacu pada Formularium Nasional (Kepmenkes nomor 328 tahun 2013 dan Kepmenkes nomor 159 tahun 2014), dan untuk penyediaan perbekalan kesehatannya mengacu Pada Kompendium Alat Kesehatan (Kepmenkes nomor 118 tahun 2014). Pembiayaan untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas ini nantinya akan bersumber dari Dana Kapitasi yang diperoleh Puskesmas berdasarkan klaim pelayanan yang telah dilakukan oleh Puskesmas ke pasien anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Di lain pihak, sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dituntut untuk mampu menangani 144 jenis penyakit yang mempunyai Tingkat Kemampuan 4A. Seperti diketahui bahwa untuk menangani 144 jenis penyakit yang mempunyai Tingkat Kemampuan 4A tersebut, diperlukan juga dukungan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tercantum dalam Formularium Nasional untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Kompendium Alat Kesehatan.

Atas dasar hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan untuk mengakomodir hal - hal tersebut, seperti yang telah dituangkan kedalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang nomor 447.1.9801 tahun 2014 tentang Petunjuk Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas Kota Semarang dalam rangka pelaksanaan JKN. Peraturan - peraturan yang telah disebutkan di atas dapat anda lihat di halaman Peraturan di blog ini.

Semoga bermanfaat...

Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan Kota Semarang berencana akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh Puskesmas di Kota Semarang pada tahun 2015.
Untuk mengawali program ini maka dilaksanakan sosialisasi ini yang dimotori oleh Bidang Pelayanan Kesehatan dengan menghadirkan seluruh Kepala Puskesmas,  Kepala Tata Usaha dan Bendahara JKN Puskesmas se Kota Semarang, beserta pejabat struktural dan staf Dinas Kesehatan Kota Semarang yang akan bertindak sebagai tim penyusunan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan BLUD. Sebagai koordinator konsultan untuk program BLUD ini adalah dr. Niken Widyahastuti, MKes.
Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang,  dr. Widoyono, MPH. pada tanggal 23 Oktober 2014 di Hotel Pandanaran Semarang.

Sosialisasi Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025 di Labkesda Kota Semarang

Sosialisasi Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025:2008 diadakan pada tanggal 21-22 Oktober 2014 kepada seluruh karyawan dan manajemen Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Semarang.
Sertifikasi akreditasi ini dilakukan untuk menjamin mutu seluruh pelayanan yang diberikan Labkesda kepada masyarakat, yang akan dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Sebagai konsultan pemberian akreditasi ini didatangkan instruktur dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit (BBTKL&PP) Yogyakarta untuk melatih seluruh karyawan dan manajemen Labkesda sampai didapatkan sertifikasi akreditasi dari KAN.

Acara Rapat Tinjauan Manajemen terhadap ISO 9001:2008

Rapat Tinjauan Manajemen ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di aula Dinas Kesehatan Kota Semarang,  dipimpin oleh manajemen representatif untuk sertifikasi ISO 9001:2008, yaitu Kepala Bidang Pelayanan kesehatan,  drg. Yuli Normawati.
Dihadiri oleh pejabat struktural dan staf dari bagian Sekretariat,  Bidang Yankes dan P2P.
Rapat ini membahas tentang evaluasi sistem manajemen mutu yang dilakukan tiap 6 bulan sekali,  untuk memantau penerapan dan pelaksanaan sistem pelayanan masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 sehingga dapat selalu terjaga mutunya.

Pertemuan Linsek Kemenkes

Pertemuan koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan Pelayanan Kefarmasian diadakan oleh Kementerian Kesehatan RI, dihadiri oleh  Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Diadakan di Batam, tanggal 08-10 Oktober 2014.
Membahas tentang urgensi penempatan Apoteker di Puskesmas untuk peningkatan pelayanan Kefarmasian dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Latar belakang  dari pertemuan ini adalah kurangnya tenaga Apoteker di Puskesmas, dari 9655 Puskesmas di seluruh Indonesia,  hanya 2271 Puskesmas yang sudah mempunyai Apoteker. Selain itu adalah banyak Apoteker yang belum melakukan pelayanan langsung secara optimal,  Pelaksanaan SOP Yanfar yang belum optimal dan sarana pelayanan Kefarmasian yang belum memadai.
Rekomendasi dari pertemuan ini adalah memberikan advokasi pada pemangku kepentingan di daerah agar lebih memperhatikan pengadaan tenaga Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dengan cara segera membuat pemetaan kebutuhan tenaga, analisis jabatan dan analisis beban kerja, sebagai dasar pengusulan ke BKD, demi peningkatan pelayanan Kefarmasian di Puskesmas di era JKN.

Peraturan & Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2014

Pada tahun 2014 ini Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan dan Keputusan baru, diantaranya adalah :
1. Permenkes No. 04 th 2014 ttg Cara Distribusi Alkes Yg Baik
2. Permenkes No. 05 th 2014 ttg Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasyankes Primer
3. Permenkes No. 08 th 2014 ttg Pelayanan Kesehatan Spa
4. Permenkes No. 009 th 2014 ttg Klinik
5. Permenkes No. 13 th 2014 ttg Perubahan Penggolongan Narkotika
6. Permenkes No. 23 th 2014 ttg Upaya Perbaikan Gizi
7. Permenkes No. 24 th 2014 ttg Rumah Sakit Kelas D Pratama
8. Permenkes No. 25 th 2014 ttg Upaya Kesehatan Anak
9. Permenkes No. 26 th 2014 ttg Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
10. Permenkes No. 27 th 2014 ttg Juknis Sistem INA CBGs
11. Permenkes No. 28 th 2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKN
12. Permenkes No. 30 th 2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
13. Permenkes No. 34 th 2014 ttg Perubahan Permenkes No. 1148 th 2011 ttg Pedagang Besar Farmasi
14. Permenkes No. 35 th 2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
15. Permenkes No. 41 th 2014 ttg Pedoman Gizi Seimbang
16. Permenkes No. 43 th 2014 ttg Higiene Sanitasi Depot Air Minum
17. Permenkes No. 45 th 2014 ttg Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
18. Permenkes No. 49 th 2014 ttg Standar Mutu Gizi, Pelabelan, Periklanan Susu Formula
19. Permenkes No. 53 th 2014 ttg Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial
20. Permenkes No. 56 th 2014 ttg Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
21. Permenkes No. 58 th 2014 ttg Standar Pelayanan Kefarmasian RS
22. Permenkes No. 59 th 2014 ttg Standar Tarif Yankes JKN
23. Kepmenkes No. 118 th 2014 ttg Kompendium Alat Kesehatan
24. Kepmenkes No. 159 th 2014 ttg Perubahan KMK No. 328 th 2013 ttg Formularium Nasional

Semua peraturan diatas dapat dilihat di laman Peraturan di blog kami, terima kasih,  semoga bermanfaat.

Acara Penyusunan RKO Dinkes Prov Jateng

Acara pertemuan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten,  UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jateng,  dan Rumah Sakit se Jawa Tengah .
Diadakan pada tanggal 02 Oktober 2014, di Hotel Oak Tree Emerald Semarang,  dengan narasumber dari Direktorat  Bina Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI, LKPP, BPJS dan Dinkes Prov Jateng.

Acara Pertemuan Dinkes Prov Jateng

Pertemuan peningkatan kemampuan SDM dalam pembinaan,  pengendalian,  dan pengawasan Alkes dan PKRT, diadakan oleh Seksi Farmamin dan Perbekes, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  Tengah,  di Hotel Quest Semarang, tanggal 29-30 September 2014.
Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Rumah Sakit Pemerintah se Jawa Tengah. Dengan Narasumber dari Direktorat Prodis Alkes Kementerian Kesehatan.
Pertemuan ini difokuskan pada SDM yg menangani sistem pengadaan Perbekalan Kesehatan yang meliputi alat kesehatan,  Bahan Medis Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, berkaitan dengan diluncurkannya E-Katalog Alat Kesehatan.

Pada pertemuan ini diinformasikan bahwa Kementrian kesehatan telah menerbitkan Kompendium Alat Kesehatan 2014, yang berisi daftar alat kesehatan dan spesifikasinya yang bisa diadakan dengan pendanaan dari JKN.

Acara Direktorat Bina Yanfar Kemenkes RI

Acara advokasi implementasi Formularium Nasional kepada Stakeholder dan Presciber tahun  2014.
Diadakan di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 24-26 September 2014.
Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi,  Kota/Kabupaten,  Rumah Sakit dan Puskesmas dari provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa Timur, DIY, Bali, NTB & NTT.

Selamat Datang

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Selamat Datang di Blog Seksi Farmasi, Makanan, Minuman
dan Perbekalan Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan,
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Didalam Blog ini anda akan lebih mengenal Seksi Farmamin dan Perbekes,
Dinas Kesehatan Kota Semarang, dari visi dan misi, struktur organisasi,
beserta kegiatan - kegiatan yang kami laksanakan secara up to date.

Anda juga bisa mengetahui dan lebih memahami tentang segala bentuk
dan persyaratan perizinan yang ditangani oleh Seksi Farmamin dan Perbekes
Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Selain itu kami juga berusaha menyajikan data tenaga dan sarana kefarmasian
yang ada di Kota Semarang.

Tentu saja dalam penyajian Blog ini masih terdapat banyak kekurangannya,
oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para
Blogger sekalian. Semoga Blog ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua.

Billahi Taufiq Walhidayah
Wassalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



Kasi Farmamin & Perbekes
Dinas Kesehatan Kota Semarang

dr. Puriyanto Wahyu Nugroho